Ketum HPJI Paparkan Kendala Jalur Logistik yang Mesti Dibenahi Pemerintahan Prabowo

jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian memaparkan sejumlah kendala jalur logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hedy mengungkap masalah ini dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Seminar itu juga dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia Milton Pakpahan, dan Direktur Eksekutif Pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Yudha Permana Jayadikarta.

• Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN

Menurut Hedy, masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Persoalan kedua terkait kemacetan yang memengaruhi lama waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik itu sendiri.

• Pemerintah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Ancaman Kepunahan Mengintai

Dia menyebut kerugian yang disebabkan akibat kondisi itu menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kemudian, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan alias Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Hasil survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 mencatat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.