asianbookie handicap - Dicari Massa Demo Penolak RUU Pilkada, Dasco: Kalau Tahu Akan Saya Temui
2024-10-07 04:12:55
Dicari Massa Demo Penolak RUU Pilkada, Dasco: Kalau Tahu Akan Saya Temui
Kamis, 22 Agustus 2024 – 20:27 WIB![Dicari Massa Demo Penolak RUU Pilkada, Dasco: Kalau Tahu Akan Saya Temui](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2017/02/23/b9bf346249ad3a88422eeb42bae08f99.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu kalau dicari-cari demonstran penolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di area depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Dasco mengeklaim bakal menemui massa aksi apabila mereka menginginkan bertemu Ketua Harian Gerindra itu.
"Saya enggak tahu kalau dicari-cari, kalau saya tahu, saya akan menemui untuk menjelaskan," ujar dia, Kamis.
Baca Juga:- Dasco Bilang Pendaftaran Pilkada Mengacu Putusan MK, Netizen Kompak Tak Percaya
Namun, kata Dasco, beberapa legislator sudah menemui massa dan menjelaskan soal RUU Pilkada tak jadi disahkan di Rapat Paripurna.
"Tadi kawan-kawan sudah menemui mewakili menyatakan bahwa tidak ada RUU Pilkada," ungkapnya.
Diketahui, DPR melalui Baleg pada Rabu (21/8) menyetujui RUU Pilkada bisa dibawa ke tingkat selanjutnya setelah disepakati delapan partai, yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PPP.
Baca Juga:- Gerbang Pancasila Gedung DPR RI Dirobohkan Massa Penolak RUU Pilkada, Dasco Gerindra Dicari Mahasiswa
Rapat pleno terlaksana setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengirim surat bernomor B/9825/LG.01.02/08/2024 kepada Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkumham Supratman Andi Agtas.
Hanya PDI Perjuangan yang menolak RUU Pilkada dalam rapat di tingkat Baleg karena aturan tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).