Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan 2024 naik menjadi 2,94 dibandingkan tahun lalu sebesar 2,2. Artinya, jika tahun lalu ibu kota Sumatra Utara ini hanya berpredikat Cukup, tahun ini meningkat menjadi Baik.

Pencapaian ini sekaligus kembali menempatkan Medan sebagai peringkat pertama di Sumatera Utara. Hal ini terungkap dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional, Kamis (26/9) di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

Hadir dalam perhelatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt. Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran BPS se-Indonesia, serta Wali Data dari 5 Provinsi, 63 Kabupaten dan 25 Kota yang meraih predikat Baik.

"Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara Dinas Kominfo Medan sebagai Wali Data, Bappeda selaku Ketua Forum Satu Data Indonesia Kota Medan, dan BPS sebagai Pembina Data dengan perangkat daerah yang menjadi sample penilaian merupakan faktor utama kita bisa menaikkan IPS Kota Medan dan menjadi tertinggi di Sumut," ujarnya.

Rizka menerangkan, pada 2024 ini yang menjadi sampel adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Survei Standar Satuan Harga dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat.

"Kesiapan perangkat daerah ini sangat mendukung kenaikan IPS kita tahun ini," sebutnya.

Ia menambahkan pada tahun ini, hanya dua Wali Data dari Sumut yang diundang dalam Anugerah Statistik Nasional ini, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dan Pemkot Gunungsitoli.

Tahun depan, lanjut Rizka, Pemkot Medan akan mengajukan sampel baru dari perangkat daerah yang berbeda.

Maka dari itu, pada akhir tahun ini Dinas Kominfo Medan bersama Bappeda dan BPS akan menjaring perangkat daerah yang memiliki kegiatan statistik berupa survei atau kompilasi produk administrasi yang dinilai siap untuk diajukan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan mengakui banyak yang belum memahami betapa pentingnya data statistik.

Padahal, kebijakan pemerintah maupun pembangunan harus berlandas kepada data agar tidak untung-untungan. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci pembangunan.

"Saya juga telah mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk memanfaatkan data statistik sektoral, dan melalui peraturan menteri saya juga tekankan, statistik sektoral menjadi salah satu satu urusan wajib pemerintah daerah yang di-APBD-kan," pungkas dia.