PDIP Bakal Masuk Kabinet Setelah Mega Bertemu Prabowo? Begini Kata Basarah

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjawab spekulasi kemungkinan PDIP bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bila Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya menolak perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Ganjar-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Spekulasi merebak menyusul rencana pertemuan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Menurut Basarah pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto tak harus dipandang menjadi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan politik.

• Prabowo Muluskan Air Dropping Bantuan RI ke Gaza via Udara, Warganet: Gak Salah Pilih Bapak

"Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden di mana PDIP harus bergabung," ujar Basarah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut Basarah doktrin politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial, sebab Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara mengajarkan gotong royong.

Kendati demikian, sambung Basarah, demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan semua bergotong royong di dalam pemerintahan.

• Nasib Hak Angket, Luluk PKB: Komunikasi Tetap Jalan, Diajukan Tanpa Menunggu PDIP

Menurutnya, bergotong royong dapat diartikan membangun Indonesia di dalam maupun di luar pemerintahan.

"Intinya, sama-sama bekerja sama, kalau kami di luar pemerintahan maka akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," katanya.