0pera toto

erek erek kecoa 3d - Diskusi di Kemang Dibubarkan Preman, Pramono Berkata Tegas, Sentil Aparat

2024-10-07 04:03:04

erek erek kecoa 3d,asikpkv,erek erek kecoa 3d
JPNN.com » Nasional » Hukum » Diskusi di Kemang Dibubarkan Preman, Pramono Berkata Tegas, Sentil Aparat

Diskusi di Kemang Dibubarkan Preman, Pramono Berkata Tegas, Sentil Aparat

Selasa, 01 Oktober 2024 – 20:10 WIB Diskusi di Kemang Dibubarkan Preman, Pramono Berkata Tegas, Sentil AparatFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comTangkapan layar video aksi pembubaran paksa diskusi oleh OTK yang terjadi di Jakarta, Sabtu (28/9/2024) (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung turut mengomentari aksi sekelompok orang membubarkan diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang pada Sabtu (28/9/2024).

Menurut Pramono, perusakan dan pembubaran paksa diskusi yang diikuti sejumlah tokoh dan diaspora itu sebagai aksi premanisme.

Diskusi di Kemang Dibubarkan Preman, Pramono Berkata Tegas, Sentil AparatTangkapan layar YouTube - Kapolsek Mampang Kompol Edy Purwanto terekam video saat menyalami dan peluk salah satu pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang yang belakangan jadi tersangka.

Baca Juga:
  • Kasus Pembubaran Diskusi FTA, Refly Harun: Si Rambut Kuncir Bukan Preman Sembarangan

"Ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali," kata Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Pramono pun meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi tersebut demi menegakkan keadilan.

Dia menegaskan pembubaran diskusi di negara demokrasi tak boleh terjadi lantaran itu merupakan hak anak bangsa untuk menyampaikan pendapat.

Baca Juga:
  • Mahasiswa UK Petra Tewas di Halaman Kampus, Ini Penjelasan Ajeng Dyah

Oleh karena itu, dia berharap sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya harus menegakkan prinsip demokrasi yang menganggap perbedaan pendapat sebagai hal wajar.

"Terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," katanya.