erek-erek berlian - Anwar Usman Diminta Kembali Jadi Ketua MK
2024-10-06 19:36:50
Anwar Usman Diminta Kembali Jadi Ketua MK
Senin, 08 April 2024 – 22:31 WIB![Anwar Usman Diminta Kembali Jadi Ketua MK](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/04/08/ketua-umum-komite-nasional-pemuda-indonesia-knpi-putri-kha-wm4o.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa meminta Anwar Usman bisa dikembalikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) demi menjaga muruah lembaga peradilan tersebut.
"Demi menjaga muruah MK, kami mendesak agar jabatan Ketua Mahkamah Kosnstitusi dikembalikan pada Pak Anwar Usman,” kata dia dalam keterangan persnya, Senin (8/4).
Perempuan pertama yang menjadi Ketua KNPI itu menganggap pencopotan hakim dari posisi Ketua MK tidak diatur dalam peraturan.
Baca Juga:- KaPK Minta PTUN Pulihkan Nama Baik Anwar Usman
Dia menyebut Peraturan MK atau PMK hanya mengatur teguran lisan, tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai hukuman terhadap hakim yang melanggar etik.
Putri menuturkan setiap hakim memiliki hak mengajukan banding ketika vonis dijatuhkan, termasuk putusan PTDH.
Namun, kata dia, Anwar Usman tidak punya hak membela diri setelah divonis melanggar etik dan dicopot dari jabatan Ketua MK.
Baca Juga:- MK Tak Bakal Membiarkan Paman Gibran Mengadili Gugatan Pilpres 2024, Anda Sudah Tahu Sebabnya?
"Dalam putusan pencopotan Ketua MK ini, tidak diberikan AU, hak untuk membela diri dan mengajukan banding, AU dibungkam dan dibunuh karakternya," katanya.
Putri juga menganggap aneh putusan sidang MKMK yang memutuskan Anwar Usman melanggar etik sehingga semenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dicopot dari jabatan Ketua MK.