0pera toto

dwv99 rtp - Konflik Iran

2024-10-06 17:39:43

dwv99 rtp,mistik dan index,dwv99 rtp
JPNN.com » Politik » Legislatif » Konflik Iran-Israel Bakal Ancam Ekonomi, Pemerintah Harus Mengantisipasi

Konflik Iran-Israel Bakal Ancam Ekonomi, Pemerintah Harus Mengantisipasi

Rabu, 17 April 2024 – 17:06 WIB Konflik Iran-Israel Bakal Ancam Ekonomi, Pemerintah Harus MengantisipasiFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comAnggota Komisi VII DPR Mulyanto. Foto: dok. DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memikirkan langkah antisipatif di sisi ekonomi setelah muncul konflik di Timur Tengah menyusul perang Iran-Israel.

Legislator Fraksi PKS itu menganggap harga minyak mentah dunia bakal melonjak pascaserangan Iran ke Israel.

“Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pascakonflik Iran-Israel. Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Rabu (17/4).

Baca Juga:
  • Israel Dibombardir Iran, Arab Saudi Dilanda Kecemasan Mendalam

Legislator Daerah Pemilihan III Banten itu mengatakan langkah antisipatif di sisi ekonomi perlu dipikirkan karena nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar yang makin melemah.

"Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadan dan hari raya idulfitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16.000 perdolar,” kata Mulyanto.

Dia menuturkan kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak pada APBN, apalagi status Indonesia sebagai negara pengimpor migas.

Baca Juga:
  • Said Abdullah Minta Pemerintah Mewaspadai Dampak Perang Israel dengan Iran

“Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita,” katanya.

Namun, Mulyanto meminta pemerintah dalam membuat langkah antisipatif, tidak mengambil opsi yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi.