Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Banten akan Mengadu ke Presiden Jokowi

jpnn.com, BANTEN - Serikat buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda) Provinsi Banten sepakat menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kedua aturan tersebut dianggap sangat merugikan pekerja, khususnya yang menjadi peserta program dari Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua LKS Tripda Provinsi Banten Dedi Sudarajat mengatakan elemen buruh dari wilayahnya sepakat menolak kedua aturan tersebut dan akan segera menyuarakannya kepada pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Tolak Tapera, Honorer & PPPK Minta 3 Ini Saja kepada Pemerintah

"Setelah kami kaji bersama melalui FGD, kami buruh se-Banten sepakat menolak Undang-Undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan," tegas Dedi dalam sebuah focus group discussion(FGD).

Dalam FGD tersebut, kata Dedi, pihaknya membuat rekomendasi yang ditandatangani seluruh peserta yang hadir.

"Nanti rekomendasi itu kami sampaikan kepada DPR RI, presiden, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menaker, LKS Tripartit nasional,” sebutnya.

• Tolak Tapera, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa Secara Nasional 27 Juni

Sementara itu, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan mengungkapkan pihaknya menolak UU P2SK, terutama pada Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Menurut Afif, sistem pengupahan di Indonesia masih belum ideal untuk menjalankan rencana pemerintah yang akan membagi JHT ke dalam dua akun.